Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya mohon bantuannya. Apakah putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam peninjauan kembali (PK) perkara perdata, bila bisa apa saja syaratnya? Terimakasih, -Hendra Surabaya-

Jawaban

Putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam PK Perdata. Syarat agar putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam Peninjauan Kembali perkara perdata diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 5/2021), Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf a, sebagai berikut:

1. Putusan pidana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf a UU Mahkamah Agung (UU MA) hanya dapat diterima bila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya berisi terbuktinya perbuatan pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perkara perdata objek permohonan PK, dan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU MA;
2. Putusan pidana yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b UU MA hanya dapat diterima bila putusan pidana tersebut, selain sudah memenuhi ketentuan pasal 67 huruf a di atas, dan juga tidak ditemukan ketika perkara perdata objek PK tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan pidana bisa dijadikan bukti untuk PK dalam perkara perdata, dan dapat diterima bila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf a SEMA No. 5/2021.

Bila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan/pendampingan hukum terkait peninjauan kembali segera hubungi kami di wa/telp 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)