Pihak Yang Berperkara Tidak Lengkap Alasan Hukumnya, Bagaimana Sikap Hakim?
Pihak Yang Berperkara Tidak Lengkap Alasan Hukumnya, Bagaimana Sikap Hakim?
Pihak Yang Berperkara Tidak Lengkap Alasan Hukumnya, Bagaimana Sikap Hakim ok

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, S.H. saya ingin menanyakan kepada bapak selaku advokat yang sudah malang melintang di dunia praktek. Bila dalam suatu perkara perdata, kemudia saya sebagai tergugat lupa/tidak memasukan alasan hukum untuk membantah gugatan lawan, padahal alasan atau argumentasi itu penting sekali tapi tidak saya tuliskan dalam dokumen jawaban karena saya baru tahu belakangan setelah saya riset, bila kondisi seperti itu, bagaimana seharusnya sikap hakim? terimakasih bantuannya –Anis, Pontianak-

Jawaban:

Intisari:

Hakim berdasarkan jabatannya (ex officio) tetap wajib menambahkan alasan-alasan hukum tersebut meski tidak anda sampaikan.

Berdasarkan Pasal 178 (I) HIR menyatakan “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043K/sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 juga menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim..

Jadi jelas berdasarkan uraian di atas, bila anda (atau bahkan lawan anda) lupa atau bahkan tidak mencantumkan alasan-alasan hukum, maka hakim karena jabatannya wajib mencukupkan atau menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik) 

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya Dengan Kerugian Negara
Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya Dengan Kerugian Negara
Tidak Semua Kerugian Negara adalah Tindak Pidana Korupsi, Ini Dasar Hukumnya
Tidak Semua Kerugian Negara adalah Tindak Pidana Korupsi, Ini Dasar Hukumnya
high tech business background
Cara Pemegang Saham Bila Tidak Diberikan Data Atau Keterangan Dari Perusahaan
Bagaimana Bila JPU Tidak Dapat Menghadirkan Saksi di Persidangan?
Bagaimana Bila JPU Tidak Dapat Menghadirkan Saksi di Persidangan?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

Boris Tampubolon
Boris Tampubolon Nilai Pendapat Bambang Hero dalam Kasus Timah Bukan Keterangan Palsu
TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum dari Dalimunthe and Tampubolon Lawyers, Boris Tampubolon, menilai tuduhan terhadap Bambang Hero dalam kasus...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...