Perbedaan Perseoran Terbuka dan Perseroan Tertutup
Perbedaan Perseoran Terbuka dan Perseroan Tertutup
perbedaan-perseroan-terbuka-dan-tertutup

Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup sebagai berikut:

No

Perbedaan Perseroan Terbuka

Perseroan Tertutup

1. Dasar Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

 

2. Definisi Pengertian Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka 7 UU PT ada dua yaitu:

 

1) Perseroan Publik, adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[1]

 

2). Perseroan yang melakukan penawaran umum yaitu emiten yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya[2].

 

Perseroan Tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik.[3]
3. Saham terdaftar Saham Perseroan Terbuka terdaftar dalam bursa efek

 

Perseroan Tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek
4. Kewajiban pelaporan Punya kewajiban memberikan laporan kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) (Pasal 85 UUPM)

 

Tidak punya kewajiban melaporkan ke Bapepam.
5. Istilah pemegang saham minoritas Pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan terbuka tidak terlalu banyak disebut pemegang saham Independen.

 

Dalam hal perseroan terbuka melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi maka harus memperhatikan kepentingan dari pemengang saham independen

Pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan tertutup tidak terlalu banyak disebut pemegang saham minoritas.

 

Dalam hal perseroan tertutup melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 Ayat 1 UUPT).

Hal ini karena adanya prinsip “one share one vote” atau setiap saham mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 UUPT).

Sekian semoga bermanfaat

Sumber:

Buku:

  • Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan perundang-undangan:

  • Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal
  • Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[1] Pasal 1 angka 22 UU No. 8 tahun 1985 tentang Penanaman Modal “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

[2] Penjelasan Pasal 1 angka 15 UUPM “Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.”

[3] Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm 14

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Bisakah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Diproses Bila Pidana Asal Ternyata Adalah Sengketa Perdata
Bagaimana Penghitungan Nilai Mata Uang Asing Dalam Menentukan Besaran Uang Pengganti?
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem?
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem?
Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP
Kelalaian Dalam Menerbitkan Surat Yang Didasari Surat Palsu Tidak Bisa Dipidana, Kalau?
Tanah Sudah Diagunkan ke Bank Tapi Disita Pengadilan Untuk Pelunasan Utang Pihak Lain, Apa Yang Harus Dilakukanok
Bila Anak Menjadi Saksi Di Perkara Yang Terdakwanya Orang Dewasa, Apakah Sidangnya Menjadi Tertutup Untuk Umum?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...