Selamat siang Pengacara dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah pembayaran penuh atas pekerjaan yang berasal dari APBN/APBD padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100% dapat disebut sebagai kerugian negara, sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi? E. Widjaja, Jakarta.

Jawaban:

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:

1. Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;
2. Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;
3. Telah ada penentuan denda keterlambatan;
4. Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut;
5. Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu; dan
6. Proyek telah diterima oleh pemberi proyek.

Hal ini tegas diatur di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa putusan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

• Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Kor/2018
• Putusan MA No. 49 K/Pid.Sus/2016
• Putusan MA No. 363 K/Pid.Sus/2016
• Putusan MA No. 364 K/Pid.Sus/2016

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan pembayaran penuh sebuah pekerjaan walau pekerjaan tersebut belum selesai 100% bukan merupakan kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, selama memenuhi syarat-syarat di atas.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (silahkan diklik).