Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang sering menangani masalah pidana, maka saya perlu menyampaikan bahwa objek praperadilan sudah banyak mengalami perubahan yakni sebagia berikut:

Pasal 77 KUHAP menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dari definisi di atas, terlihat bahwa yang menjadi objek pra­peradilan yaitu:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.

Namun sejak Putusan Makhamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan ditambah 3 (tiga) objek lagi yaitu: 1) sah tidaknya penetapan tersangka; 2) sah tidaknya penggeledahan; dan 3) sah tidaknya penyitaan.

Sehingga sejak putusan MK ini, objek praperadilan sudah bertambah menjadi:

1. Sah tidaknya penangkapan dan/atau penahanan;
2. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Sah tidaknya penetapan tersangka;
4. Sah tidaknya penggeledahan;
5. Sah tidaknya penyitaan; dan
6. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Bila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan/pendampingan hukum terkait pengajuan praperadilan segera hubungi kami di wa/telp 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)