Cara Dan Syarat Pemegang Saham Mengajukan Pemeriksaan Terhadap Perusahaan Bila Direksi Melakukan Perbuatan Yang Merugikan Perusahaan
Cara Dan Syarat Pemegang Saham Mengajukan Pemeriksaan Terhadap Perusahaan Bila Direksi Melakukan Perbuatan Yang Merugikan Perusahaan
syarat mengajukan pemeriksaan terhadap PT

Saya dan teman saya adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Perusahaan selalu rugi dan direksi tidak pernah memberikan laporan kegiatan kepada kami selaku pemegang saham. Kami menduga direksi sudah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kami ingin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan guna mendapat data serta keterangan soal hal tersebut. Pertanyaan saya, secara hukum langkah apa yang bisa kami lakukan dan bagaimana prosedurnya? -Anton, Bandung-

Intisari: 

Caranya dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri dimana perusahaan berkedudukan.

Syaratnya:

1) permohonan diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

2) permohonan diajukan setelah terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

3) Permohonan tersebut didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Menurut Pasal 138 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), intinya selama ada dugaan Direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan atau pemegang saham, maka bisa mengajukan pemeriksaan terhadap perusahaan dengan mengajukan permohonan secara tertulis serta alasannya ke pengadilan dimana perusahaan berkedudukan.

Namun perlu diingat, ada beberapa syarat yang harus anda (selaku pemegang saham) penuhi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perusahaan ke pengadilan, yaitu (selengkapnya lihat Pasal 138 UUPT):

  1. Permohonan diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  2. Permohonan tersebut diajukan setelah Anda terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
  3. Permohonan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan Bantuan/Pendampingan Hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)

 

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Bisakah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Diproses Bila Pidana Asal Ternyata Adalah Sengketa Perdata
Bagaimana Penghitungan Nilai Mata Uang Asing Dalam Menentukan Besaran Uang Pengganti?
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem?
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem?
Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP
Kelalaian Dalam Menerbitkan Surat Yang Didasari Surat Palsu Tidak Bisa Dipidana, Kalau?
Tanah Sudah Diagunkan ke Bank Tapi Disita Pengadilan Untuk Pelunasan Utang Pihak Lain, Apa Yang Harus Dilakukanok
Bila Anak Menjadi Saksi Di Perkara Yang Terdakwanya Orang Dewasa, Apakah Sidangnya Menjadi Tertutup Untuk Umum?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...