Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, S.H., saya membuat perjanjian jual beli tanah (sengketa) dengan teman saya, dan sudah saya bayar lunas. Tapi memang jual beli itu belum dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pertanyaan saya apakah peranjian jual beli tersebut menjadi batal karena belum dilakukan di PPAT? William- Jakarta.

Jawab:

Secara hukum, jual beli merupakan perjanjian, sehingga merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat
2. Cakap hukum
3. Suatu hal tertentu (objek)
4. Suatu sebab yang halal

Lebih jelasnya BACA: SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Perjanjian dapat menjadi batal jika tidak memenuhi empat syarat di atas. Jika syarat no. 1 dan/atau no. 2 di atas dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan (melalui pengadilan). Bila syarat no. 3 dan/atau no 4 dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum (otomatis batal, tidak perlu melalui pengadilan). Lebih jelasnya BACA: SYARAT BATALNYA PERJANJIAN

Berdasarkan uraian di atas maka jelas perjanjian (jual beli) sah selama memenuhi empat syarat tersebut. Tidak perlu harus dilakukan dimuka PPAT. Dengan kata lain dilakukan atau tidak perjanjian jual beli tanah di muka PPAT tidaklah menjadi syarat batalnya suatu perjanjian.

Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administrative saja.”

sehinnga dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketak di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menyebabkan batalnya perjanjian.

Terimakasih, semoga bermanfaat.