Sumber foto: di sini
Sumber foto: di sini
Dear Bapak Advokat Boris Tampubolon, bagaimanakan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi pengacara selama proses hukum, apakah dibatalkan dan haruskah diperiksa kembali?
Intisari:
Bila hak tersangka/terdakwa untuk didampingi pengacara dilanggar, maka putusan Kasasi akan menyatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) batal, dan Pengadilan Kasasi akan membuat “penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus kembali sesuai KUHAP.
Hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum/pengacara (bantuan hukum) dalam proses hukum (pidana). Hak didampingi penasihat hukum merupakan perwujudan dari asas equality before the law, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Dari sudut pandang Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP  yang pada intiya menyatakan Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih penasehat hukum guna kepentingan pembelaannya. Aparat yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa yang dituntut minimal dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan penasihat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma dalam hal tersangka atau terdakwa adalah tidak mampu.
BACA JUGA: Hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP 
Apabila hak tersangka/terdakwa untuk didampingi pengacara tersebut dilanggar, maka mengakibatkan putusan tersebut batal, dan bila sudah sampai tingkat kasasi, maka pengadilan kasasi akan menyatakan putusan terdahulu (tingkat PN dan PT) itu batal dan akan dibuat “penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksan dan diputus kembali sesuai KUHAP.
Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 7/2012), yaitu:
Bila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka Judex Juris (kasasi) wajib mengoreksi putusan Judex Factie (PN dan PT) dengan membuat “Penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;”
Namun dalam SEMA 7/2012 tersebut juga dinyatakan bahwa putusan PN dan PT tidak batal dan tidak akan dikeluarkan penetapan untuk memeriksa kembali perkara tersebut bila terdakwa sendiri menyatakan menolak untuk didampingi penasihat hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan.
Sekian semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  • Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Amar Putusan Kasasi Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Didampingi Pengacara Selama Proses Hukum?

2 thoughts on “Amar Putusan Kasasi Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Didampingi Pengacara Selama Proses Hukum?

  • March 15, 2018 at 6:20 am
    Permalink

    Dear mr tampubolon, nama saya beny sarbani saya setahun yang lalu melakukan tindak pidana pasal 374 kuhap dan saat ini saya sudah menyelesaikan masa pidana saya, yang ingin saya tanyakan pada waktu sidang putusan hakim memutusan hak yang di kembalikan ke terdakwa dan hak yang di kembalikan ke perusahaan, pada putusan tersebut dibacakan bahwa surat tanah yang berbentuk sertifikat dan ajb di kembalikan kepada terdakwa, tetapi setelah saya ingin mengambil surat sertifikat/ ajb tersebut pihak perusahaan ingin mengambil nya dari saya dimana di dalam putusan tetap pengadilan di putuskan bahwa surat tersebut harus di kembalikan kepada saya. Adakah hukum nya untuk perusahaan yang tidak menerima hasil putusan sidang tersebut dan langkah apa yang harus saya ambil untuk menghadapi perusahaan tempat saya bekerja dulu. Terima kasih atas waktu nya dan saya minta solusi dari bapak

    Reply
    • March 18, 2018 at 2:55 pm
      Permalink

      Anda bisa melaporkan perusahaan ke polisi atas dasar melakukan penggelapan. karena dengan tidak diberikannya sertifikat anda tanpa dasar yang sah, maka itu bisa dikategorikan penggelapan (Pasal 372 KUHP) terima kasih

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *