Saya bekerja sama dengan rekan bisnis saya B, namun dalam perjalanannya pekerjaan yang kita kerjasamakan tidak berjalan mulus akibat adanya keterlambatan suply dari pihak ketiga dan itu sama sekali diluar kehendak kami. B merasa tidak puas, dan meminta ganti rugi kepada saya, Pertanyaan saya apakah bisa saya dimintakan ganti rugi atas hal-hal diluar kehendak saya? – Marcell, Jakarta –

Jawaban:

Intisari:

Dalam konteks kasus ini, Anda cukup membuktikan bahwa benar sudah ada perjanjian dan sudah ada pelunasan pembayaran dari pihak anda ke PT B. Soal barang sudah Anda terima atau belum, itu adalah kewajiban PT B (selaku penjual) maka PT B yang wajib membuktikan apakah barang tersebut sudah dikirimkan dan diterima oleh Pihak Anda atau tidak 

Pasal 1244 KUH Perdata:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245 KUH Perdata:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Intinya, selama anda bisa buktikan kegagalan anda melaksanakan perjanjian yang mengakibatkan kerugian tersebut terjadi bukan karena kehendak anda, atau kemauan anda, melaikan terjadi karena hal-hal di luar kendali atau kuasa anda, maka anda tidak bisa dimintakan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1244 dan 1244 KUHPerdata.

Berdasarkan pengalaman praktik saya sebagai seorang Advokat dan Konsultan Hukum, maka saya akan bagikan beberapa tips atau cara yang bisa digunakan agar mengurangi resiko terhindar dari dimintanya ganti rugi terhadap sesuatu yang muncul bukan karena kesalahan anda, sebagai berikut:

1. Ingat dan pahami betul ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Ketentuan ini di dalam perjanjian dikenal dengan Force Majeure.
2. Cantumkan ketentuan Force Majeure di dalam perjanjian kerjasama Anda.
3. Buat secara detil, atau lebih rinci, kondisi atau keadaan-keadaan seperti apa saja yang dianggap sebagai force majeur sehingga lebih konkrit misalnya karena bencana alam, kebakaran, pandemic, dan sebagainya.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan Bantuan/Pendampingan Hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe &Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)