Bapak Boris Tampubolon, bisakah dijelaskan metode apa saja yang bisa digunakan untuk pemulihan aset dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang merugikan keuangan negara?

Pemulihan aset negara dalam perkara tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan dengan 4 metode sebagai berikut:

I. Pengembalian Kerugian Negara Secara Sukarela;

Pelaku bisa mengembalikan aset Negara dengan sukarela, meski hal ini tidak menggugurkan tindak pidananya. Artinya meski sudah dikembalikan proses hukum akan tetap dilanjutkan. Dalam praktek, metode ini pernah dilakukan dalam kasus Pung Kian Hwa yang mengembalikan secara sukarela kerugian Negara sebesar 346 Miliar dan kasus PT DGI yang mengembalikan kerugian negera secara sukarela sebesar 70 Miliar Rupiah.

II. Perampasan aset oleh penegak hukum setelah putusan pengadilan dijatuhkan (Conviction Based);

Yaitu Penegak hukum melakukan perampasan terhadap aset pelaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di awal dilakukan penyitaan lebih dulu terhadap aset pelaku berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lalu setelah ada putusan pengadilan baru dilakukan perampasan terhadap aset pelaku.

III. Perampasan aset oleh penegak hukum tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya (Non-Conviction Based);

Yaitu Penegak hukum melakukan perampasan terhadap aset pelaku tanpa terlebih dulu mempidanakan pelakunya. Metode ini bisa dilakukan bila tersangka atau terduga pelaku melarikan diri atau tidak ditemukan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, penegak hukum bisa misalnya melakukan pembekuan/pemblokiran aset.

Dasar hukumnya Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 Tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

IV. Gugatan Perdata;

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di  Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)