Tanggung Jawab Pribadi Direktur dalam Perseroan Terbatas
Tanggung Jawab Pribadi Direktur dalam Perseroan Terbatas
Tanggung Jawab Pribadi Direktur Perseroan Terbatas

 

Pada artikel Tanggung Jawab direksi Sebelum dan Setelah Perseroan Berbadan Hukum, kita sudah membahas soal tanggung jawab direksi dalam konteks sebelum dan sesudah Perseroan berbadan hukum. Dalam artikel kali ini, kita akan bahas soal tanggung jawab Pribadi Direktur dalam Perseroan Terbatas.

Pada prinsipnya tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (lihat Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas/UUPT).

Pasal 97 ayat 3 UUPT menyatakan, “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat 3 UUPT di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi (lihat Pasal 97 ayat 4 UUPT)

Namun demikian, menurut Pasal 97 ayat 5 UUPT, anggota direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila ia dapat membuktikan:

  1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Gugatan ini dilakukan untuk dan atas kepentingan Perseroan (lihat Pasal 97 ayat 6 UUPT)

Namun, Direksi tidak dapat dituntut di depan pengadilan sepanjang keputusan yang dibuatnya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan keputusan.

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Bisakah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Diproses Bila Pidana Asal Ternyata Adalah Sengketa Perdata
Bagaimana Penghitungan Nilai Mata Uang Asing Dalam Menentukan Besaran Uang Pengganti?
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem?
Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Penuntutan JPU Yang Ternyata Ne Bis In Idem?
Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP
Kelalaian Dalam Menerbitkan Surat Yang Didasari Surat Palsu Tidak Bisa Dipidana, Kalau?
Tanah Sudah Diagunkan ke Bank Tapi Disita Pengadilan Untuk Pelunasan Utang Pihak Lain, Apa Yang Harus Dilakukanok
Bila Anak Menjadi Saksi Di Perkara Yang Terdakwanya Orang Dewasa, Apakah Sidangnya Menjadi Tertutup Untuk Umum?

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

WhatsApp Image 2024-01-26 at 17.23.59
Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomoti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dito Mahendra, Boris Tampubolon mengatakan dakwaan jaksa terhadap kliennya kurang jelas. Ia berujar seharusnya...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...