Pembebanan Hak tanggungan atas tanah/objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila Debitur cidera janji atau gagal membayar utangnya, maka Kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi

Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, hal ini perlu dipahami sehingga klien Anda bisa mendapatkan jaminan kepastian dalam hal eksekusi jaminan bila debitur cidera janji kepada klien anda.

Adapun prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai berikut:

1. Didahului Dengan Perjanjian Utang Piutang

Untuk membebankan hak tanggungan terhadap suatu tanah/objek yang menjadi jaminan maka harus didahului dengan adanya Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris bisa juga hanya dengan akta dibawah tangan (tanpa akta notaris);

2. Dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan

Setelah dibuat perjanjian utang piutang, baru kemudian harus dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada umumnya APHT berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan (jaminan), nilai jaminan, jenis objek yang dijadikan jaminan oleh si debitur, misalnya tanah atau bangunan atau objek lainnya, dan lain sebagainya. Sehingga jelas objek yang menjadi jaminan di dalam utang-piutang tersebut;

3. Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah dibuat ditandatangani, PPAT wajib mendaftarkan akta tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Maksud pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan tersebut adalah untuk dibuatkan Buku Tanah Hak Tanggungan dan mencatatkan dalam Buku Tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan/jaminan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan atas tanah atau objek, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemohon pendaftaran yaitu PPAT dan/atau kepada Pemegang Hak Tangungan.

Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dicantumkan di dalam sertifikat hak tanggungan menegaskan adanya kekuatan eksekutorial apabila debitur ingkar janji/wanprestasi. Dengan kata lain, bila Debitur cidera janji, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan (parate exercutie).

Jadi pastikan dalam jaminan yang anda terima harus dibuat APHT nya kemudian harus didaftarkan sehingga bila debitur cidera janji, Anda sebagai kreditur bisa langsung mengeksekusi jaminan tersebut.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (silahkan diklik).

Sekian semoga bermanfaat.