Sederhananya, penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis.

Seseorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan bisa mengajukan penangguhan penahanan.

Syarat Mengajukan Penangguhan Penahanan

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menyatakan: “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.“

Penjelasan Pasal 31 KUHAP menyatakan: “Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.”

Dari bunyi pasal di atas, maka diketahui bahwa selain dengan atau tanpa adanya jaminan uang atau orang, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yaitu si tersangka atau terdakwa harus wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota.

Prosedur Mengajukan Penangguhan Penahanan

Cara mengajukan penangguhan penahanan sebagai berikut:

1. Tersangka/Terdakwa atau melalui Penasihat Hukumnya mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada aparat penegak hukum (APH), sesuai tingkatan penahanan masing-masing;
2. Dapat memberikan jaminan berupa uang atau jaminan orang;
3. Penjamin membuat pernyataan kepada APH bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri;
4. APH yang berwenang akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah akan mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan tersebut.

Baca Juga: 6 Alasan Yang Bisa Tersangka/Terdakwa Gunakan Untuk Penangguhan Penahanan

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum segera hubungi kami di:

Telp/wa 0812 8426 0882;

Email: boristam@outlook.com atau;

Datang ke kantor kami di Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)