Surat Penyitaan Narkotika Harus Mencantumkan Berat Bersih Narkotika Yang Disita, Ini Dasar Hukumnya
Surat Penyitaan Narkotika Harus Mencantumkan Berat Bersih Narkotika Yang Disita, Ini Dasar Hukumnya
hakim-memutus-di-luar-pidana-minimum-narkotika

Mahkamah Agung sudah mengeluarkan aturan terbaru bahwa penyitaan terhadap narkotika harus mencantumkan berat bersih (netto) Narkotika yang disita.

Jadi tidak bisa surat penyitaan hanya berbunyi “menyita barang bukti narkotika” saja, melainkan harus mencantumkan juga berat bersih narkota tersebut. Hal ini bertujuan sangat baik, agar memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau manipulasi terhadap barang bukti narkotika yang disita.

Hal ini diatur dalam Poin A Rumusan Kamar Pidana Poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2023) yang berbunyi:

“Ketua pengadilan negen dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih ( netto) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan tersebut

 

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa penyitaan terhadap narkotika harus mencantumkan berat bersih (netto) Narkotika yang disita.

 

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut terkait masalah ini atau memerlukan bantuan hukum silahkan hubungi telp/wa kami di 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (silahkan diklik).

About The Author

Boris Tampubolon

Boris Tampubolon, S.H. is an Advocate and Legal Consultant. He is also the Founder of Law Firm Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. He made this website with the aim to provide all information related of law, help and defend you in order to solve your legal problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terbaru

Proses Hukum Tindak Pidana: Persidangan Pidana
Proses Hukum Tindak Pidana: Persidangan Pidana
Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Didasarkan Pada Bukti Palsu
Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Didasarkan Pada Bukti Palsu
Mengembalikan kerugian Negara, Apakah Bisa Menjadi Dasar Mengurangi Hukuman Pidana
Pelanggaran UU dan Merugikan Negara Tidak Bisa Serta Merta Diterapkan UU Tipikor, Ini Penjelasannya
Bolehkan diatur Pemberian Kuasa Di Dalam Perjanjian Fidusia
Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan

Video Gallery

Pengacara Dito Mahendra Bakal Ajukan Eksepsi Terkait Senpi Ilegal
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang terdakwa Dito...

Berita

guru-boris-dan-supritani
Boris Tampubolon: Guru Supriyani Tak Bisa Dipidana Jika Tak Ada Mens Rea
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Praktisi hukum dan juga pengacara, Boris Tampubolon mengatakan, dalam konteks hukum pidana, seseorang...

Buku

buku
STRATEGI MENANGANI DAN MEMENANGKAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (PERSPEKTIF ADVOKAT)
Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat...