Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, Saya mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Kalau saya menggunakan proses PKPU sebagai mekanisme pembayaran utang-utang saya kepada kreditur, apakah saya bisa dipaksa untuk membayar utang-utang kreditur di selama berlangsungnya PKPU itu sendiri atau harus ditangguhkan dulu?

Jawaban

Hal ini diatur dalam Pasal 242 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), menyatakan:

“Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.”

Pasal 245 UU Kepailitan menyatakan:

“Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)”

Namun perlu diingat bahwa PKPU tidak berlaku terhadap (lihat Pasal 244 UU Kepailitan):

1. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
2. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
3. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Jadi berdasarkan uraian di atas, prinsipnnya selama berlangsungnya PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) maka Anda tidak dapat dipaksa membayar utang, dan itu harus ditangguhkan.

Bila Perusahaan Anda memerlukan Pengacara Kepailitan dan PKPU, Advokat dan/atau Konsultan Hukum segera hubungi kami di telp/wa 0812 8426 0882 atau email boristam@outlook.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe &Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)