Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Apa akibat hukum yang timbul bila seseorang (debitur) dinyatakan ingkar janji/wanprestasi? Andi. Bali Jawaban: Intisari: Akibat hukum yang timbul bila seseorang ingkar janji yaitu: 1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi. 2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. 3. Kreditur
Saya membeli kendaraan secara mencicil dari perusahaan leasing (penjual). Lalu dibuatkan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa saya memberikan kuasa penuh kepada perusahaan untuk dapat menjaminkan kendaraan yang saya cicil tersebut. Pertanyaannya apakah ketentuan tersebut dibenarkan secara hukum
Dear Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi? Adam-Jakarta. Jawaban: Intisari: Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar
Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018P/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (Putusan Praperadilan) akhir-akhir ini menjadi kontroversi. Bermacam pendapat muncul soal putusan praperadilan tersebut. Yang paling mencolok adalah putusan (hakim) praperadilan dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenangan penyidik yang memerintahkan untuk melakukan
Apakah tindakan pengusaha yang tidak mau membayar upah selama skorsing, selanjutnya setelah pembayaran hingga bulan ke-6, dapat dipidanakan meskipun proses PHK telah bergulir ke PHI/MA tetapi belum ada putusan berkekuatan hukum tetap? Terima kasih. Intisari: Selama masa skorsing hingga menuju
Saya adalah karyawan di suatu perusahaan dan saya menggunakan uang perusahaan untuk keperluan di luar yang ditentukan. Tapi semua pengeluaran itu saya bisa pertanggungjawabkan dan ada bon (kwitansinya). Namun perusahaan tidak terima dan mau melaporkan saya ke pihak berwajib. Pertanyaan,
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan/UUK). Perjanjian kerja ini adalah dasar terjadinya hubungan kerja antara
Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan): Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; Pekerja/buruh
Selamat siang saya ingin tanya, Apakah pemilik tanah yang menelantarkan tanahnya bisa kehilangan hak atas tanah tersebut? dan apakah tanah yang ditelantarkan tersebut bisa dituntut kembali oleh pemilik asal? Siska -Bali. Intisari: Pasal 27 UU Pokok Agraria Jo Pasal 32
Selain penting dipahami oleh para hakim, tahapan ini juga penting dipahami oleh Advokat dan Konsultan Hukum guna kepentingan pembelaan terhadap klien. Sebagaimana dikutip Buku Prof. Achmad Ali “Menguak Tabir Hukum” (1996) maka 3 Tahap Hakim dalam memutus dan menemukan hukum
