Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Selamat siang saya ingin bertanya, siapa saja pihak yang berhak mengadu atau melapor ke polisi? Andi Medan. Jawab: Intisari: Prinsipnya, semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban
Sepanjang 2003 hingga 2017, sudah banyak masyarakat mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya Undang-Undang (UU) ataupun pasal-pasal di dalam UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Diantaranya adalah pasal-pasal dalam UU No. 8
Selamat siang Bapak Advokat Boris Tampubolon, S.H. saya ingin tanya, suami saya menikah lagi dengan wanita lain tanpa ada izin saya (selaku isteri pertama). Apakah ada sanksi pidana terhadap laki-laki yang menikah lagi tanpa ada izin dari isteri terdahulu? Terima
Bagaimana menghitung waktu 14 hari mengajukan dan mengajukan memori Kasasi, apakah 14 kerja atua 14 hari kalender? Dan bagaimana dengan hari libur nasional apakah tetap dihitung sebagai 14 hari tersebut? Jawaban: Intisari: Penghitungan 14 hari tetap berpatokan pada hari kalender
Ada beberapa pertanyaan mengenai Bullying yang masih agak mengganjal di pikiran saya, pertanyaanya sebagai berikut : 1. Lebih condong ke-Ranah hukum manakah Bullying Pada Anak ? Pidana atau Perdata ? 2. Bagaimana Peran Serta Sekoah, Keluarga, Pemerintah, dan Penegak hukum
Teman saya meminjam uang kepada saya dengan jaminan perhiasannya (gadai). Saya sudah berkali-kali mengingatkan dia untuk membayar utangnya tapi dia tidak juga membayar utangnya. Saya ingin menjual sendiri barang jaminan dia tersebut dan mengambil hasilnya untuk melunasi utangnya. Apakah hal
Apakah status tersangka yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim praperadilan bisa ditetapkan tersangka lagi? Jawaban: Intisari: Aparat penegak hukum yang bersangkutan dapat menetapkan tersangka lagi kepada seseorang yang status tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. Perlu dipahami, pemeriksaan praperadilan
Institusi kejaksanaan telah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan langsung terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang yang baru. pertanyaannya adalah apakah institusi kejaksaan mempunyai kompetensi yang cukup untuk menentukan tindak pidana korupsi?, karena setahu saya korupsi berhubungan dengan masalah
Baru saja saya membaca berita online yang memberitakan peristiwa pilu seorang anak kecil (pasien) yang sedang kritis/dalam keadaan darurat[1] namun tidak dilayani sebagaimana mestinya oleh rumah sakit lantaran tidak punya biaya/uang muka (DP) untuk diberikan kepada rumah sakit. https://news.detik.com/berita/3635460/cerita-pilu-di-jakarta-bayi-debora-meninggal-karena-tak-ada-biaya, Dengan
Setiap orang bisa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, polisi akan memproses laporan tersebut. Jika polisi menilai (berdasarkan bukti-bukti yang cukup), bahwa peristiwa yang dilaporan tersebut merupakan peristiwa pidana dan Polisi yakin terlapor ini sebagai pelakunya,