Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan angkutan yang tidak mengasuransikan barang/muatannya? Terimakasih Jawaban Intisari: Ada sanksi pidananya. Yaitu dipidana 6 (enam) bulan dan dendan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Salah satu tanggung jawab
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, perusahaan saya menyewa kapal angkut untuk mengangkut nikel kami ke pelabuhan A. Kapal angkut yang membawa nikel kami ini sudah berlayar menuju pelabuhan A. Tapi di tengah perjalanan perusahaan/kapal angkut ini menyampaikan ada terjadi masalah.
Apa itu Pengacara Maritim dan Perkapalan? Pengacara Maritim dan Perkapalan adalah orang yang memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum dan nasihat-nasihat hukum berkaitan dengan aspek hukum maritim, perkapalan dan pelayaran dan penyelesaian sengketa di bidang maritim, pelayaran dan/atau perkapalan. Tugas Pengacara Maritim
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, mohon bantuannya dan pembelaannya. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya, bila perusahaan kami disangka melakukan tindak pidana (korporasi) maka secara hukum siapakah yang harus bertanggung jawab? Jawaban Intisari: Yang bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana
Apa Itu Pengacara Perusahaan? Pengacara Perusahaan adalah orang yang memberikan bantuan hukum, baik mewakili dan mendampingi perusahaan dalam menghadapi permasalahan hukum atau yang memberikan advis dari segi hukum bagi perusahaan guna memastikan perusahaan Anda dapat menjalankan usahanya dengan baik dan
Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum, Boris Tampubolon. Apakah kewenangan menuntut tindak pidana korporasi ada daluarsanya? Mohon bantuannya. -Irwan, Surabaya- Jawaban Intisari: Kewenangan menuntut tidak pidana korporasi hapus karena ada daluwarsa. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Peraturan
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon. Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang sudah berpengalaman, ada hal yang saya ingin tanyakan. Alasan-alasan hukum apa yang harus dikuasai dalam membela klien dalam perkara pidana? Terimakasih Jawaban Intisari: Ada 4 argumentasi/alasan hukum yang
Dalam tulisan ini, saya akan coba menjelaskannya dengan amat sangat sederhana, agar anda semua bisa memahaminya, sebagai berikut: Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 48 KUHP menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. “Keadaan terpaksa” diartikan sebagai
Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, apakah bisa bila aset yang pada tahap penyidikan tidak disita, tapi saat perkara sudah disidangkan, hakim memerintahkan agar aset saya disita. Padahal sebelumnya tidak disita? Mohon bantuannya Pak Boris Tampubolon, S.H terimakasih. Jawaban: Intisari:
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Saya sedang mengajukan praperadilan di pengadilan. Lalu Termohon praperadilan menjawab permohonan kami dengan menyampaikan eksepsi obscure libel. Menurut termohon permohonan praperadilan kami tidak jelas. Pertanyaan saya apakah bisa dalam praperadilan diajukan eksepsi