Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Bagaimana cara agar kerjasama bisnis yang diawali dengan perjanjian tidak menjadi masalah pidana? karena saya pernah mengalaminya, masalah perjanjian bisnis tapi dibawa ke pidana atas dasar penipuan dan/atau penggelapan. Mohon jawabannya Bapak Boris Tampubolon, S.H. Terimakasih. – William T.- Jakarta Jawaban: Intisari:
Jika saya sedang mengalami permasalahan hukum, apakah yang harus saya lakukan? Anggun, Jakarta. Jawaban: Setidaknya ada 2 langkah yang bisa dilakukan, yakni: 1. Konsultasikan permasalahan Anda ke Advokat dan Konsultan Hukum; 2. Pilih Advokat dan Konsultan Hukum yang tepat untuk
Bapak Boris Tampubolon, bisakah dijelaskan metode apa saja yang bisa digunakan untuk pemulihan aset dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang merugikan keuangan negara? Intisari: Setidaknya ada 4 metode yang bisa digunakan, yakni: 1. Pengembalian Kerugian Negara Secara Sukarela; 2. Perampasan aset
Selamat malam bapak Pengacara Boris Tampubolon, S.H., Saya tahu bahwa Perusahaan atau korporasi dapat dikenakan pidana atau pertanggungjawaban pidana. Saya ingin perusahaan saya bersih dan tidak tersangkut masalah pidana korporasi. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan agar Perusahaan saya
Selamat siang Bapak Advokat Pengacara Boris Tampubolon, S.H. saya ingin bertanya, Perusahaan saya memiliki tagihan dan ada hak tanggungannya kepada perusahaan A. Namun perusahaan A ini sekarang sedang berproses hukum di pengadilan. Para Direktur perusahaan sedang didakwa melakukan tindak pidana
Selamat siang Yth. Bapak Advokat Boris Tampubolon, S.H. saya seorang pengusaha. Sekarang sedang dilaporkan ke pihak kepolisian karena dituduh melakukan penipuan, padahal saya tidak menipu, menurut saya ini masalah gagal bayar dari yang diperjanjikan (wanprestasi). Dan jelas ada perjanjiannya. Pertanyaan
Banyak terjadi tumpang tindih antara penyitaan dalam kasus pidana dan perdata/kepailitan, pertanyaan saya mana yang lebih kuat bila dalam suatu kasus yang menimbulkan kerugian kepada materi terhadap korban dan harus dilakukan penyitaan dalam pidana maupun perdata/kepailitan? Intisari: Tidak ada yang
Selamat siang Pengacara dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah pembayaran penuh atas pekerjaan yang berasal dari APBN/APBD padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100% dapat disebut sebagai kerugian negara, sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi? E.
Menurut Pasal 21 ayat 1 KUHAP, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan
Selamat siang Pak Boris Tampubolon, S.H. apakah ada aturannya terkait jangka waktu penyelesaian sengketa di pengadilan, dan bila ada berapa lama seharusnya perkara di pengadilan negeri harus sudah diputus? Edwin, Jakarta. Jawaban: Intisari: Penyelesaian perkara pada pengadilan negeri paling lama