Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
15 Juni 2017 Hary Tanoesoedibjo (HT) ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri karena mengirim SMS/WA yang diduga bernada pengancaman kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Yulianto. Atas dasar itu HT dikenakan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo
Seluruh Tim Konsultanhukum.web.id mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara semua yang merayakan. Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin, 🙏🏻🌙🙏🏻🌙 AMIN.
Merdeka.com – Kuasa hukum korban pencabulan KP (6) kecewa dengan ucapan terdakwa yang juga guru ngaji Ali Akbar (43). Kubu terdakwa berdalih Ali merupakan korban salah tangkap. “Ali Akbar dan pengacaranya ngawur, Ali Akbar mengatakan bahwa korban salah tangkap. Tidak
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3495732/keluarga-korban-pencabulan-nilai-vonis-10-tahun-bui-kurang-berat Jakarta – Keluarga korban pencabulan guru ngaji Ali Akbar menyesalkan vonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Sebab, keluarga korban berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan UU Perlindungan Anak. “Menurut kami, hukuman terhadap
Pernikahan bagi sepasang umat manusia terkadang muncul riak dalam perjalanannya. riak tersebut bisa saja kecil dan menjadi bumbu dalam pernikahan tetapi bisa juga besar dan berujung pada pemikiran untuk berpisah atau bercerai bagi pasangan. Untuk sampai tahap perceraian terkadang harus
Baru-baru ini kembali kita dihebohkan dengan penangkapan salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yakni Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pemberitaan yang ada[1], Patrialis ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 c atau Pasal 11
Dalam praktek peradilan, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya. Beda pendapat tersebut wajar saja terjadi sebab hakim memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas dan panutan
Kamis, 3 November 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas seorang ibu tani yang dituduh melakukan penadahan. Majelis Hakim yang terdiri dari Sapawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Sianturi, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
Merdeka.com – Empat pengamen terdakwa pembunuh Dicky Maulana di kolong jembatan Cipulir pada 30 Juni 2013 silam, mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (4/5). Sidang PK perdana pengamen Cipulir dengan nomor perkara 6/PID/PK/2015/PN.JKTM.SEL ini dipimpin
Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 UU PNPS menyatakan “Setiap orang dilarang