Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Setelah kasasinya ditolak, Bos FIRST TRAVEL menunjuk kantor hukum DNT Lawyers untuk membela hak-hak hukumnya di tingkat Peninjauan Kembali Kuasa Hukum Andika Surrachman, Boris Tampubolon berencana menempuh upaya hukum yakni dengan menggugat penyitaan aset First Travel oleh negara. “Dari sisi
Pengalaman kami sebagai pengacara/advokat dan konsultan hukum praktik, membuat kami bertemu dengan berbagai macam jenis klien. Yang paling miris adalah ketika bertemu dengan orang yang mengaku sudah kena “tipu” oleh oknum pengacara. Mereka mengaku telah mengeluarkan uang bermiliaran rupiah, tapi
Apa arti pengibaran bendera negera setengah tiang menurut hukum? Jawab: Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU BBLN), menyatakan Bendera Negara dapat digunakan sebagai Tanda perdamaian; Tanda
Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018P/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (Putusan Praperadilan) akhir-akhir ini menjadi kontroversi. Bermacam pendapat muncul soal putusan praperadilan tersebut. Yang paling mencolok adalah putusan (hakim) praperadilan dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenangan penyidik yang memerintahkan untuk melakukan
Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan): Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; Pekerja/buruh
Selain penting dipahami oleh para hakim, tahapan ini juga penting dipahami oleh Advokat dan Konsultan Hukum guna kepentingan pembelaan terhadap klien. Sebagaimana dikutip Buku Prof. Achmad Ali “Menguak Tabir Hukum” (1996) maka 3 Tahap Hakim dalam memutus dan menemukan hukum
Label “profesi mulia” (oficium nobile) pada advokat tidak datang dan melekat dengan sendirinya. Namun dilatarbelakangi semangat bantuan hukum dan sejarah panjang pengabdian kepada masyarakat. Itulah sepenggal kesimpulan saya dalam tulisan “mengingat kembali tujuan dan perjuangan muliamu, Advokat”. Pengabdian advokat kepada
Sepanjang 2003 hingga 2017, sudah banyak masyarakat mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya Undang-Undang (UU) ataupun pasal-pasal di dalam UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Diantaranya adalah pasal-pasal dalam UU No. 8
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di masyarakat advokat sering juga disebut Pengacara atau Konsultan Hukum. Tugas Pengacara/Advokat, pada prinsipnya adalah memberikan bantuan hukum, membela dan menjaga hak-hak dan kepentingan hukum
Baru saja saya membaca berita online yang memberitakan peristiwa pilu seorang anak kecil (pasien) yang sedang kritis/dalam keadaan darurat[1] namun tidak dilayani sebagaimana mestinya oleh rumah sakit lantaran tidak punya biaya/uang muka (DP) untuk diberikan kepada rumah sakit. https://news.detik.com/berita/3635460/cerita-pilu-di-jakarta-bayi-debora-meninggal-karena-tak-ada-biaya, Dengan