Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengakui teori piercing the corporate veil dengan membebankan tanggung jawab pribadi baik kepada pihak pemegang saham, direksi maupun pihak komisaris. Dalam tulisan ini akan dijelaskan soal beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak
Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum merupakan subjek hukum[1]. Yang artinya memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan pemiliknya. Oleh karena itu, secara hukum, tanggungjawab hukumnya juga terpisah antara tanggungjawab PT dan tanggungjawab pribadi pemilik PT[2].
Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup sebagai berikut: No Perbedaan Perseroan Terbuka Perseroan Tertutup 1. Dasar Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Sebelumnya kita sudah bahas Apa Itu Legal Audit Perusahaan dan Contoh Dokumennya. Sekarang kita akan bahas tujuan dilakukannya legal audit pada Perusahaan. Tujuan legal Audit bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Perusahaan. Namun, pada umumnya legal audit dilakukan untuk: Memperoleh status hukum
Uji Tuntas Aspek Hukum / Legal Due Diligence atau lazim juga disebut Legal Audit adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi
Pada artikel Tanggung Jawab direksi Sebelum dan Setelah Perseroan Berbadan Hukum, kita sudah membahas soal tanggung jawab direksi dalam konteks sebelum dan sesudah Perseroan berbadan hukum. Dalam artikel kali ini, kita akan bahas soal tanggung jawab Pribadi Direktur dalam Perseroan Terbatas.
Tanggung Jawab direksi dibedakan menjadi 2, Pertama Tanggung jawab direksi sebelum perseroan memiliki status badan hukum (berbadan hukum) dan Kedua setelah perseroan memiliki status badan hukum (belum berbadan hukum). Tanggung jawab direksi ini erat kaitan dengan status perseroan apakah sudah
Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan secara individu tidak punya kekuasaan yang berarti kecuali dapat menggugat Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham lainya jika keputusan mereka merugikannya (lihat Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang N0 40 tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Secara prinsip, peran Komisaris sebenarnya adalah
Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Ayat (2) menyatakan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud Ayat (1)