Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Selamat siang bapak Boris Tampubolon, dari suduh pandang konsultan hukum ketenagakerjaan apakah perusahaan yang tidak memperbaharui peraturan perusahaan akan dikenakan denda? Martin-Jakarta Jawab: Intisari: Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang tidak memperbaharui peraturan perusahaanya dikenakan sanksi berupa
Selamat Siang Pak Boris Tampubolon, saya adalah karyawan tetap di salah satu perusahaan, tapi surat pengangkatan saya belum juga ada (dibuat) padahal sudah saya ingatkan dan mintakan berkali-kali kepada pihak perusahaan. Pertanyaan saya apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan bila
Apa saja pekerjaan yang tidak boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia? Jawab: Intisari: Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 40/2012 mengatur bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Penjelasan lebih lanjut
Jika ada seorang karyawan mengundurkan diri dan bersedia ganti rugi kontrak, lalu mengakibatkan perusahaan merasa rugi karena proyeknya ‘terbengkalai’ akibat karyawan tersebut mengundurkan diri, apa bisa perusahaan tersebut menuntut? Terima kasih sebelumnya. Jawaban : Intisari: Kami asumsikan bahwa pekerja yang
Dear Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi? Adam-Jakarta. Jawaban: Intisari: Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar
Apakah tindakan pengusaha yang tidak mau membayar upah selama skorsing, selanjutnya setelah pembayaran hingga bulan ke-6, dapat dipidanakan meskipun proses PHK telah bergulir ke PHI/MA tetapi belum ada putusan berkekuatan hukum tetap? Terima kasih. Intisari: Selama masa skorsing hingga menuju
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan/UUK). Perjanjian kerja ini adalah dasar terjadinya hubungan kerja antara
Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan): Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; Pekerja/buruh
Saya seorang agen asuransi, saya tidak mendapat gaji melainkan komisi. Saat ini, masih ada komisi saya yang belum dibayarkan perusahaan. Pertanyaan saya apakah masalah ini masuk dalam lingkup hubungan industrial atau tidak? Dan kemana saya harus menggugat Pengadilan Hubungan Industrial
Saya bekerja di salah satu perusahaan jasa transportasi sebagai petugas monitoring sejak tahun 2005 sampai saat ini. Perusahaan ini berubah-ubah/beralih sebanyak 4 kali sampai terakhir menjadi PT. XXX. Saat terjadi peralihan-peralihan tersebut hubungan kerja tidak pernah berakhir, tapi langsung bekerja
