Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Apakah dalam perkara PKPU dikenal nebis in idem? Atau dengan kata lain dapatkah PKPU diajukan lebih dari satu kali? Jawaban Intisari: Dalam perkara PKPU tidak mengenal nebis in idem. Hal ini disebabkan
Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, Saya mohon bantuannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Kalau saya menggunakan proses PKPU sebagai mekanisme pembayaran utang-utang saya kepada kreditur, apakah saya bisa dipaksa untuk membayar utang-utang kreditur di selama berlangsungnya PKPU itu sendiri atau
Apa itu Pengacara Kepailitan dan PKPU? Pengacara Kepailitan dan PKPU adalah orang yang memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum dan nasihat-nasihat hukum berkaitan dengan aspek hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas Pengacara Kepailitan dan PKPU Tugas Pengacara Kepailitan dan
Selamat siang bapak Boris Tampubolon. Saya mohon bantuaanya. Saya ingin mengajukan pailit terhadap rekan bisnis saya karena ada utang yang belum dibayar. Dan ada juga tagihan dia kepada perusahaan/pihak lain yang juga belum dibayar oleh rekan bisnis saya itu. Masalahnya,
Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, saya mohon bantuan bapak sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Perusahaan. Bila suatu perusahaan pailit, Bagaimana cara saya untuk membela diri dari tangggung jawab pailitnya perusahaan? Mohon bantuannya dan bantuan hukumnya. –Wiliam, Surabaya- Jawaban Intisari: Anda
Kepailitan adalah salah satu cara menyelesaikan utang piutang. Berbeda dengan gugatan wanprestasi (perdata umum) yang hanya perlu satu orang kreditur, kepailitan bukan untuk penyelesaian utang untuk seorang kreditur, tapi untuk sejumlah orang kreditur (minimal dua orang kreditur). Dengan dijatuhkanya putusan
Apakah faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur tapi tetap tidak dibayarkan oleh debitur sudah cukup membuktikan bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan bisa ditagih menurut UU Kepailitan? Jawab: Intisari: Adanya faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur belum
Syarat untuk dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang