Author name: Boris Tampubolon

NFG Law Firm dan Konsultan Hukum Adakan Konsultasi Hukum Gratis, Segera Daftar !!!

Leave a Comment / Artikel, News, Activities and Thought /

Pernikahan bagi sepasang umat manusia terkadang muncul riak dalam perjalanannya. riak tersebut bisa saja kecil dan menjadi bumbu dalam pernikahan tetapi bisa juga besar dan berujung pada pemikiran untuk berpisah atau bercerai bagi pasangan. Untuk sampai tahap perceraian terkadang harus dipikirkan secara matang dikarenakan ada konsekuensi hukum kedepannya. selain itu masalah lain yang sering muncul […]

NFG Law Firm dan Konsultan Hukum Adakan Konsultasi Hukum Gratis, Segera Daftar !!! Read More »

Cara Mendirikan Perseroan Terbatas

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Umumnya, Ada enam langkah dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebagai berikut: 1. Perencanaan Pihak yang ingin mendirikan PT terlebih dulu harus duduk bersama dan bermusyawarah untuk menyepakati beberapa hal: Jenis usaha yang akan dijalankan (misalnya jenis usaha : produksi, distribusi, barang atau jasa, dan sebagainya). Besaran modal masing-masing pihak yang akan ditempatkan dan disetorkan untuk jadi

Cara Mendirikan Perseroan Terbatas Read More »

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Secara prinsip, ada 3 syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Pertama tentang pendirinya; kedua, tentang dasar berdirinya; dan ketiga, tentang permodalan. Uraiannya sebagai berikut: I. Tentang Pendirinya PT harus didirikan minimal oleh 2 orang[1], dan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Karena pada

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas Read More »

Jenis-Jenis Jaminan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Jaminan, Hukum Perdata /

Jenis jaminan ada dua macam. Pertama, Jaminan Perorangan; Kedua, Jaminan Kebendaan. 1. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.[1] Dasar hukumnya Pasal 1820 KUHPerdata berbunyi: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan

Jenis-Jenis Jaminan Read More »

Cara Memahami Masalah Hukum Jaminan: Sifat Jaminan

4 Comments / Artikel, Hukum Jaminan, Hukum Perdata /

Intisari: Sifat Jaminan pada umumnya adalah sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, paling tidak kita pernah mendengar istilah jaminan. Jaminan ini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah utang. Misalnya, Ada orang yang mau pinjam uang dan si peminjam minta jaminan. Pemahaman umum di masyarakat,

Cara Memahami Masalah Hukum Jaminan: Sifat Jaminan Read More »

Apa Alat Bukti Yang Menentukan Dalam Gugatan Utang Piutang?

4 Comments / Artikel, Hukum Perdata /

Saya membuat perjanjian pinjam meminjam uang dengan perjanjian di bawah tangan (tidak melalui notaris) dan tidak ada saksi. Dalam perjanjian itu teman saya meminjam uang sebesar 300 juta rupiah. Ia mengatakan akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Tapi faktanya dia tidak mengembalikan uang saya sesuai waktu yang sudah disepakati. Sekarang saya mau menggugat

Apa Alat Bukti Yang Menentukan Dalam Gugatan Utang Piutang? Read More »

Kemana Mengajukan Gugatan Cerai Jika Suami dan Isteri Tinggal di Luar Negeri?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Salam hormat, Saya dan suami dulu nikah secara islam dan dicatatkan di KUA di Indonesia. Saat ini saya dan suami tinggal di luar indonesia, diantara kami sudah tidak cocok lagi dan ingin untuk bercerai. Pertanyaan : 1) Di mana saya harus mengajukan gugatan cerai? 2) Karena saya harus bekerja diluar negri, apakah saya wajib hadir atau

Kemana Mengajukan Gugatan Cerai Jika Suami dan Isteri Tinggal di Luar Negeri? Read More »

Apakah Karyawan Yang Mengundurkan Diri Dapat Pesangon?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Ketenagakerjaan /

Apakah karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak atas pesangon? Yuli, Jakarta. Jawaban: Intisari: Pekerja/Karyawan yang mengundurkan diri tidak dapat pesangon. Melainkan hanya dapat Uang Penggantian Hak, dan juga dapat Uang Pisah jika tugas dan fungsi karyawan bersangkutan tidak mewakili kepentingan perusahaan secara langsung. Pekerja/Karyawan yang mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon dan uang

Apakah Karyawan Yang Mengundurkan Diri Dapat Pesangon? Read More »

Pengadilan Manakah Yang Berwenang Mengadili Gugatan Konsumen?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen /

Selamat malam Pak Boris Tampubolon, mobil saya hilang saat sedang diparkir di salah satu salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Perusahaan tersebut tidak mau mengganti rugi, saya ingin mengajukan gugatan untuk menuntut hak saya. Pertanyaan saya dimanakah saya harus mengajukan gugatan di tempat tergugat atau di tempat penggugat? Ryan. Intisari: Pada prinspnya gugatan diajukan ke

Pengadilan Manakah Yang Berwenang Mengadili Gugatan Konsumen? Read More »

Piercing the Corporate Veil pada Komisaris dalam UU No. 40 tahun 2007

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga memberlakukan teori piercing the corporate veil ini kepada komisaris[1], yakni dalam hal-hal sebagai berikut: A. Komisaris Tidak Melaksanakan Fiduciary Duty Kepada Perseroan Komisaris sebagai pengawas perseroan juga punya kewajiban fiduciary duty yang bersumber dari Pasal 114 ayat (2) UUPT berbunyi: “Setiap anggota Dewan Komisaris

Piercing the Corporate Veil pada Komisaris dalam UU No. 40 tahun 2007 Read More »

Kembali