Author name: Boris Tampubolon

Amar Putusan Kasasi Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Didampingi Pengacara Selama Proses Hukum?

Dear Bapak Advokat Boris Tampubolon, bagaimanakan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi pengacara selama proses hukum, apakah dibatalkan dan haruskah diperiksa kembali? Intisari: Bila hak tersangka/terdakwa untuk didampingi pengacara dilanggar, maka putusan Kasasi akan menyatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) batal, dan Pengadilan Kasasi akan membuat “penetapan” mengembalikan […]

Amar Putusan Kasasi Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Didampingi Pengacara Selama Proses Hukum? Read More »

Berhak kah Orang Yang Diberi Kuasa Untuk Menjual Juga Mengajukan Gugatan Perdata Atas Objek Yang Dijual?

A dan saya pernah melakukan jual beli tanah. Dasar A menjual tanah adalah Surat Kuasa untuk Menjual dari B (pemilik sebagaimana di sertifikat tanah). Berjalannya waktu terjadi perselisihan antara saya dan A terkait jual beli tanah tersebut, lalu A mengajukan gugatan ke pengadilan. Pertanyaan saya. Siapakah yang seharusnya menggugat saya, A atau B? dan bagaimana

Berhak kah Orang Yang Diberi Kuasa Untuk Menjual Juga Mengajukan Gugatan Perdata Atas Objek Yang Dijual? Read More »

Bolehkah Terdakwa Mencabut BAP di Persidangan?

Selamat malam Pak Boris Tampubolon, apabila tersangka memberikan BAP karena ditekan atau mengalami kekerasan apakah ia secara hukum boleh mencabut BAP tersebut di persidangan? Intisari: Mencabut BAP di persidangan itu boleh. BAP tersangka yang dibuat di bawah tekanan atau kekerasan adalah tidak sah. Apalagi secara hukum, yang menjadi fakta hukum adalah apa yang disampaikan di

Bolehkah Terdakwa Mencabut BAP di Persidangan? Read More »

Siapa Saja Yang Berhak Mengadu atau Melapor Ke Polisi?

Selamat siang saya ingin bertanya, siapa saja pihak yang berhak mengadu atau melapor ke polisi? Andi Medan. Jawab: Intisari: Prinsipnya, semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam

Siapa Saja Yang Berhak Mengadu atau Melapor Ke Polisi? Read More »

Pasal-Pasal KUHAP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi

Sepanjang 2003 hingga 2017, sudah banyak masyarakat mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya Undang-Undang (UU) ataupun pasal-pasal di dalam UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Diantaranya adalah pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagian pasal yang diuji materi-kan ke MK ada

Pasal-Pasal KUHAP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi Read More »

The Difference of Authorized Capital, Issued Capital, and Paid-up Capital In Indonesian Company

Generally, the Companies’ capital is governed under the article 31 until 36 Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law). The companies’ capital is divided into three, those are Authorized capital, Issued Capital and Paid-up Capital. I. Authorized Capital Companies’ capital is the amount of capital stipulated in the companies’ article of association.

The Difference of Authorized Capital, Issued Capital, and Paid-up Capital In Indonesian Company Read More »

Bedanya Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam PT

Secara umum, modal Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 36 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Modal PT terbagi menjadi 3, yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. I. Modal Dasar Modal dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggara Dasar PT. Jumlah modal ini harus habis terbagi

Bedanya Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam PT Read More »

Akibat Hukum Jika Perkawinan di Luar Negeri Tidak Dicatatkan di Indonesia?

Saya dan suami (WNI) menikah di luar negeri, pertanyaan saya apakah sekembali ke Indonesia perkawinan tersebut harus dicatatkan, apabila tidak apa konsekensi hukumnya? Dewi. Terima kasih Jawaban: Intisari: Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sebaiknya dicatatkan di Indonesia. Akibat hukum bila perkawinan tidak dicatatkan di indonesia adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada Perkawinan yang

Akibat Hukum Jika Perkawinan di Luar Negeri Tidak Dicatatkan di Indonesia? Read More »

Sanksi Pidana Bagi Suami Yang Menikah Lagi Tanpa Izin Isteri Pertama (terdahulu)?

Selamat siang Bapak Advokat Boris Tampubolon, S.H. saya ingin tanya, suami saya menikah lagi dengan wanita lain tanpa ada izin saya (selaku isteri pertama). Apakah ada sanksi pidana terhadap laki-laki yang menikah lagi tanpa ada izin dari isteri terdahulu? Terima kasih. Jawaban: Intisari: Terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) maka

Sanksi Pidana Bagi Suami Yang Menikah Lagi Tanpa Izin Isteri Pertama (terdahulu)? Read More »

Langkah Hukum Bila Terlelang Tidak Mau Mengosongkan Rumah/Tanah?

Saya pemenang lelang suatu tanah dan rumah melalui pelelangan umum yang dilelang oleh kreditur awal melalui lembaga lelang. Akan tetapi pihak yang rumahnya dilelang (terlelang) tetap tidak mau angkat kaki atau mengosongkan objek lelang secara sukarela. Apa langkah hukum yang bisa saya lakukan apakah harus mengajukan gugatan? Tomy, Bali. Terima kasih Jawaban: Intisari: Langkah hukum

Langkah Hukum Bila Terlelang Tidak Mau Mengosongkan Rumah/Tanah? Read More »