Selamat Siang Pak Boris Tampubolon, saya adalah karyawan tetap di salah satu perusahaan, tapi surat pengangkatan saya belum juga ada (dibuat) padahal sudah saya ingatkan dan mintakan berkali-kali kepada pihak perusahaan. Pertanyaan saya apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan bila tidak membuat surat pengangkatan bagi karyawan tetap (PKWTT)? Andi- Jakarta. Intisari: Perusahaan yang tidak membuat […]
Apa saja pekerjaan yang tidak boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia? Jawab: Intisari: Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 40/2012 mengatur bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Penjelasan lebih lanjut bisa di bawah ini. Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003
Ini Dia Daftar Pekerjaan Yang Tidak Boleh Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Read More »
Apakah faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur tapi tetap tidak dibayarkan oleh debitur sudah cukup membuktikan bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan bisa ditagih menurut UU Kepailitan? Jawab: Intisari: Adanya faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur belum cukup membuktikan bahwa debitur telah lalai/jatuh tempo, kecuali di dalam invoice tersebut diperjanjikan waktu tertentu
Bila suami meninggal, apakah harta bersama (antara suami dan isteri) langsung dibagi kepada janda dan anak-anaknya, atau si janda berhak mendapat setengah dari harta bersama lebih dulu kemudian setengah sisanya dibagi untuk janda dan anak-anak (saya beragama kristen)? Jawab: Intisari: Harta bersama dibagi setengah dulu (50%) untuk si janda, lalu sisanya (50%) baru dibagi lagi
Pembagian Waris Janda Terhadap Harta Bersama Bila Suami Meninggal Read More »
Selamat siang Pak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, bila di dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat Notaris juga diatur atau ditemukan pasal yang mengatur tentang pemberian kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang berhubungan dengan pendaftaran fidusia, bagaimanakah kedudukan pasal pemberian kuasa dalam perjanjian fidusia menurut hukum? Jawab: Intisari: Pasal yang mengatur pemberian kuasa
Bolehkan Diatur Pemberian Kuasa Di Dalam Perjanjian Fidusia? Read More »
Adapun alasan yang Anda bisa gunakan untuk membela diri bila dituduh atau dinyatakan wanprestasi, sebagai berikut: 1. Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht). Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam keadaan memaksa atau overmacht debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur (Pasal 1244 KUHPer) Selengkapnya
Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi? Read More »
Jika ada seorang karyawan mengundurkan diri dan bersedia ganti rugi kontrak, lalu mengakibatkan perusahaan merasa rugi karena proyeknya ‘terbengkalai’ akibat karyawan tersebut mengundurkan diri, apa bisa perusahaan tersebut menuntut? Terima kasih sebelumnya. Jawaban : Intisari: Kami asumsikan bahwa pekerja yang mengundurkan diri tersebut merupakan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau yang biasa disebut pekerja kontrak
Langkah Perusahaan Jika Merugi karena Karyawan Mengundurkan Diri? Read More »
Apa akibat hukum yang timbul bila seseorang (debitur) dinyatakan ingkar janji/wanprestasi? Andi. Bali Jawaban: Intisari: Akibat hukum yang timbul bila seseorang ingkar janji yaitu: Debitur diharuskan membayar ganti rugi. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Uraian lebih
Akibat Hukum Bila Seseorang Ingkar janji atau Wanprestasi? Read More »
Saya membeli kendaraan secara mencicil dari perusahaan leasing (penjual). Lalu dibuatkan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa saya memberikan kuasa penuh kepada perusahaan untuk dapat menjaminkan kendaraan yang saya cicil tersebut. Pertanyaannya apakah ketentuan tersebut dibenarkan secara hukum ? Jawab: Intisari: Ketentuan yang menyatakan memberikan kuasa penuh kepada perusahaan/pelaku usaha untuk dapat menjaminkan
Dear Bapak Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi? Adam-Jakarta. Jawaban: Intisari: Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan pidana selama dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)
Ini Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Karyawan Di Bawah Upah Minimum? Read More »
