Author name: Boris Tampubolon

Hak asuh anak merupakan hal yang paling sering dimintakan oleh pasangan suami isteri (yang sudah punya anak) dan hendak bercerai. Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum professional banyak orang yang menanyakan kepada saya, siapakah secara hukum yang berhak atas hak asuh anak yang di bawah umur bila orang tuanya bercerai? Jawab: Intisari: Hak asuh anak yang

Selamat siang Bapak Boris Tampubolon, S.H., saya membuat perjanjian jual beli tanah (sengketa) dengan teman saya, dan sudah saya bayar lunas. Tapi memang jual beli itu belum dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pertanyaan saya apakah peranjian jual beli tersebut menjadi batal karena belum dilakukan di PPAT? William- Jakarta. Jawab: Intisari:  Belum dilaksanakannya

Sebagai seorang kreditur ataupun Advokat dan Konsultan Hukum Professional sudah seharusnya memahami ini agar dapat membantu klien  bila mengalami masalah ingkar janji/wanprestasi. Baca Juga: Bentuk-Bentuk Wanprestasi atau Inkar Janji Bila rekan bisnis anda melakukan ingkar janji/wanprestasi maka  ini lah hal-hal yang dapat anda mintakan atau tuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Advokat atau Pengacara perkara perceraian sangat perlu untuk membela hak-hak anda sebagai pencari keadilan. Sebagai orang awam, banyak hal teknis formil persidangan yang tentu tidak dimengerti oleh masyarakat. Misalnya, seorang isteri digugat cerai oleh suaminya. Namun si isteri tiba-tiba mendapat putusan cerai dari pengadilan tanpa dia pernah tahu kalau dirinya sudah digugat oleh suaminya. Sidangnya

Selamat malam Bapak Boris Tampubolon, S.H. saya ingin tanya, ayah saya pernah membeli tanah yang cukup luas (belum sertifikat) dan ada surat jual belinya namun fotocopy. Surat jual beli aslinya tidak tahu ada di mana. Sekarang tanah tersebut diklaim orang lain. Pertanyaan saya bila sampai ke pengadilan, apakah fotocopy surat jual beli dapat digunakan sebagai

Selamat malam Bapak Advokat Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, beberapa tahun yang lalu saya dan teman saya melakukan jual beli sebidang tanah. Jual beli tersebut kami tuangkan di dalam surat jual beli di bawah tangan (bukan akta notaris). Pertanyaan saya seandainya ini menjadi kasus hukum, apakah surat jual beli di bawah tangan tersebut kuat secara