Saya seorang Direktur Utama di sebuah perusahaan. Lalu diadakan RUPS yang intinya memecat saya dari posisi Dirut tanpa alasan dan tanpa saya diberikan hak jawab atau membela diri. Padahal saya sudah menyatakan untuk menggunakan hak jawab atau membela diri. Apakah pemecatan saya sebagai Dirut yang tidak diberikan hak membela diri adalah sah menurut UU PT? […]
Selamat siang Yth. Bapak Advokat Boris Tampubolon, S.H. saya seorang pengusaha. Sekarang sedang dilaporkan ke pihak kepolisian karena dituduh melakukan penipuan, padahal saya tidak menipu, menurut saya ini masalah gagal bayar dari yang diperjanjikan (wanprestasi). Dan jelas ada perjanjiannya. Pertanyaan saya, apa sebetulnya pembedanya antara wanprestasi dan penipuan,? mohon penjelasan dan bantuannya. Terimakasih Jawaban: Intisari:
Cara Bedakan Kasus Wanprestasi Atau Penipuan Dalam Suatu Perjanjian? Read More »
Perjajian/kontrak merupakan elemen penting dalam suatu hubungan bisnis. Bila kontrak dibuat dengan tidak teliti atau asal-asalan, maka akan sangat merugikan anda di kemudian hari bila terjadi perselisihan. Banyak terjadi masalah bisnis yang diawali dengan suatu niat yang baik tapi berujung perselisihan sebab antara sesama rekanan bisnis tidak sepaham terkait kontrak yang mereka buat. Tentu tidak
Selamat malam Pak Advokat Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Suami saya adalah pemegang saham di suatu perusahaan. Namun sekarang dia sudah meninggal. Pertanyaan saya apakah saham di perusahaan itu menjadi hilang karena ia meninggal atau kami sebagai ahli waris (anak dan isteri) berhak atas saham di perusahaan tersebut? Terimakasih Jawaban Intisari: Saham termasuk objek waris,
Apakah Saham Perusahaan Bisa Diwariskan? Read More »
Banyak terjadi tumpang tindih antara penyitaan dalam kasus pidana dan perdata/kepailitan, pertanyaan saya mana yang lebih kuat bila dalam suatu kasus yang menimbulkan kerugian kepada materi terhadap korban dan harus dilakukan penyitaan dalam pidana maupun perdata/kepailitan? Intisari: Tidak ada yang lebih kuat, sebab kedua bentuk penyitaan tersebut memiliki tujuan yang berbeda, sehingga tidak bisa dibandingkan.
Penyitaan Pidana VS Kepailitan/Perdata Mana Lebih Kuat? Read More »
Selamat siang Pengacara dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, apakah pembayaran penuh atas pekerjaan yang berasal dari APBN/APBD padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100% dapat disebut sebagai kerugian negara, sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi? E. Widjaja, Jakarta. Jawaban: Intisari: Pembayaran penuh sebuah pekerjaan walau pekerjaan tersebut belum selesai 100% bukan
Selamat malam Pengacara dan Advokat Boris Tampubolon, saya ingin bertanya soal upah proses, berapa lama upah proses yang bisa dimintakan Pekerja kepada pengusaha? Apakah dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, atau seperti apa? Terimakasih. Andre, Jakarta Jawaban: Intisari: Upah proses yang bisa dimintakan pekerja kepada pengusaha selama-lamanya adalah 6 (enam) bulan. Upah proses
Berapa Upah Proses Yang Bisa Dimintakan Pekerja Kepada Pengusaha? Read More »
Selamat siang Pak Boris Tampubolon, Saya adalah kontraktor yang melakukan pekerjaan proyek pemerintah, namun perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut diputus secara sepihak oleh pemerintah. Kami berencana akan mengajukan gugatan. Pertanyaannya, apakah tindakan pemerintah yang membatalkan perjanjian secara sepihak termasuk kategori Wanprestasi atau Permbuatan Melawan Hukum? D. Widjaja, Jakarta Jawaban: Intisari: Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam
Pembatalan Perjanjian Sepihak, Apakah Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum? Read More »
Selamat malam Bapak Advokat Boris Tampubolon, S.H, Saya ingin tanya, bila terdapat dua sertifikat asli terhadap satu objek tanah yang sama, manakah yang diakui keabsahaannya secara hukum? Chandra, Jakarta Barat. Jawaban: Intisari: Secara hukum, sertifikat yang diakui keabsahannya adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu/lebih awal. Bila terdapat dua sertifikat asli satu objek tanah yang sama
Menurut Pasal 21 ayat 1 KUHAP, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.” Pertanyaan saya apa yang
Ini Penjelasan “Bukti Yang Cukup” Di Dalam KUHAP? Read More »
