Author name: Boris Tampubolon

Pelanggaran UU dan Merugikan Negara Tidak Bisa Serta Merta Diterapkan UU Tipikor, Ini Penjelasannya

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi, News, Activities and Thought /

Saya melihat banyak kasus-kasus yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Pokoknya selama ada kerugian negara, pasti korupsi. Padahal perbuatan yang dilakukan ada dalam lingkup UU Perbankan, atau UU Pertambangan, ataupun lingkungan. Tapi selalu dikaitkan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor tentang Kerugian negara. Pertanyaan saya bagaimana pendapat Bapak Boris Tampubolon selaku advokat […]

Pelanggaran UU dan Merugikan Negara Tidak Bisa Serta Merta Diterapkan UU Tipikor, Ini Penjelasannya Read More »

Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Jaminan, Hukum Perdata /

Selamat malam Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya. Bila ada pinjam meminjam dengan jaminan fidusia. Tapi jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Bila ada kondisi seperti itu, apa akibat hukumnya? Terimakasih Jawaban Intisari: Bila jaminan fidusia tidak atau belum didaftarkan maka kreditur/penerima fidusia tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang dijaminkan. Pasal

Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Read More »

Apakah Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Mengikat?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata, Ilmu Hukum /

Intisari: Kedudukan ahli sebagai bukti dalam acara perdata tidak mengikat. Meski demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktek persidangan sangat diperlukan. Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdata menjelaskan alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun dalam praktek, sering juga dihadirkan ahli sebagai bukti. Dasar hukumnya diatur dalam

Apakah Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Mengikat? Read More »

Novum Dalam Pidana Bukanlah Bukti Baru Tapi Keadaan Baru, Ini Penjelasannya

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana /

Sebagai Advokat dan Konsultan hukum, saya sering mendengar pembahasan soal novum. “Kalau mau PK harus ada novum baru”. Begitu katanya. Novum seolah diartikan sebagai bukti baru. Kalau tak ada bukti baru, tidak bisa ajukan PK. Pertanyaanya. Apakah benar Novum itu artinya bukti baru? Jawabnya: Tidak. Novum berasal dari kata latin, noviter perventa. Artinya fakta baru.

Novum Dalam Pidana Bukanlah Bukti Baru Tapi Keadaan Baru, Ini Penjelasannya Read More »

Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, News, Activities and Thought /

Sumber I Nyoman Sukena. Ia dituntut bebas. Masyarakat tampak senang. Saya pun juga. Melihat Jaksa telah berlaku adil. Sukena, Terdakwa yang diadili atas tuduhan memelihara hewan yang dilindungi: Landak Jawa. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Proses hukum terhadap Sukena dinilai berlebihan. Apalagi ia harus ditahan. Mendekam dipenjara. Tidak bisa bekerja. Terpisah dari keluarga. Ia

Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa? Read More »

Ukuran Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam UU Korupsi

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi /

Selamat pagi Bapak Boris Tampubolon. Saya ingin tanya. Dalam Pasal 2 UU Korupsi terdapat unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Bagaimana ukurannya atau penjelasan soal memperkaya diri sendiri tersebut? Agar bisa dinyatakan terbukti. Terimakasih. Jawaban Intisari: Ukuran agar bisa dipastikan sesorang itu telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Ukuran Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam UU Korupsi Read More »

Siapa Yang Berwenang Menilai Atau Memeriksa Adanya Perbuatan Melawan Hukum Prosedur Perbankan?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi /

Sumber Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon. Saya ingin bertanya siapakah lembaga yang berwenang menilai atau memeriksa adanya pelanggaran hukum prosedur di bank? Jawaban Intisari: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berwenang menilai atau memeriksa adanya pelanggaran hukum prosedur bank. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Siapa Yang Berwenang Menilai Atau Memeriksa Adanya Perbuatan Melawan Hukum Prosedur Perbankan? Read More »

Bisakah Perusahaan Terbuka Berubah Menjadi Perusahaan Tertutup?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Selamat malam Bapak Advokat Boris Tampubolon, saya seorang legal officer di suatu perusahaan. Saya ingin bertanya. Bisakah Perusahaan Terbuka (PT Tbk) berubah menjadi Perusahaan Tertutup? mohon sangat bantuannya, Terimakasih Jawaban Intisari: Perusahaan terbuka bisa berubah menjadi perusahaan tertutup. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Bisakah Perusahaan Terbuka Berubah Menjadi Perusahaan Tertutup? Read More »

Adakah Sanksi Bila Perusahaan Terbuka Menunda RUPS?

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perusahaan /

Selamat siang, Yth. Bapak Boris Tampubolon. Sebagai seorang Advokat professional yang sudah sangat berpengalaman, saya ingin menanyakan soal RUPS pada Perusahaan Terbuka. Pertanyaan saya, apakah ada sanksinya bila Perusahaan Terbuka menunda RUPS? Terimakasih, mohon sangat bantuannya untuk sebagai antisipasi perusahaan kami Jawaban Intisari: Bila RUPS pada Perusahaan Terbuka tertunda lebih dari 6 bulan setelah tahun

Adakah Sanksi Bila Perusahaan Terbuka Menunda RUPS? Read More »

Pahami Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan

Leave a Comment / Artikel, Hukum Perdata /

Selamat siang Bapak Advokat dan Konsultan Hukum Boris Tampubolon, saya ingin bertanya, di dalam perkara kepailitan dikenal adanya gugatan lain-lain. Pertanyaan saya apa saja gugatan lain-lain dalam kepailitan tersebut? Jawaban Intisari: Gugatan lain-lain dalam kepailitan yakni actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara

Pahami Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Read More »

Kembali