Author name: Boris Tampubolon

Perusahaan Dimohonkan PKPU: Langkah Awal bagi Direksi dan Pemilik Bisnis

Perusahaan Anda menerima panggilan Pengadilan Niaga karena dimohonkan PKPU oleh kreditur? Jangan menganggapnya sebagai surat penagihan biasa. Proses ini dapat memengaruhi pengelolaan keuangan, hubungan dengan pemasok, dan kelangsungan usaha. Pada saat yang sama, jangan langsung menyimpulkan bahwa perusahaan sudah pailit atau harus menghentikan seluruh kegiatan bisnis. Ketika perusahaan dimohonkan PKPU, direksi perlu segera memeriksa permohonan […]

Perusahaan Dimohonkan PKPU: Langkah Awal bagi Direksi dan Pemilik Bisnis Read More »

Sengketa Pemegang Saham: Cara Menyelesaikan Konflik Tanpa Melumpuhkan Perusahaan

Awalnya, bisnis dibangun atas dasar kepercayaan. Modal disetor bersama, pekerjaan dibagi, dan keuntungan diharapkan dapat dinikmati bersama. Namun, ketika perusahaan mulai berkembang, muncul perselisihan: laporan keuangan tidak terbuka, pembagian dividen dipersoalkan, atau keputusan penting diambil tanpa melibatkan pemegang saham lainnya. Konflik menjadi lebih serius ketika pembayaran kepada pemasok tertahan, karyawan menerima instruksi yang berbeda, dan

Sengketa Pemegang Saham: Cara Menyelesaikan Konflik Tanpa Melumpuhkan Perusahaan Read More »

Tagihan Perusahaan Tidak Dibayar: Somasi, Gugatan, atau PKPU?

Barang sudah dikirim. Pekerjaan sudah selesai. Invoice sudah disampaikan. Namun, pembayaran tidak kunjung masuk. Setiap ditagih, jawabannya sama: “masih diproses”, “menunggu pembayaran dari klien”, atau “minggu depan kami bayarkan”. Bila nilai tagihan mencapai miliaran rupiah, keterlambatan tersebut dapat mengganggu arus kas, pembayaran kepada pemasok, bahkan kegiatan operasional perusahaan Anda. Lalu, apa langkah hukumnya? Cukup mengirim

Tagihan Perusahaan Tidak Dibayar: Somasi, Gugatan, atau PKPU? Read More »

Direktur Dilaporkan Polisi karena Sengketa Bisnis: Apa yang Harus Dilakukan?

Kerja sama bisnis bermasalah, pembayaran tertunda, lalu direktur dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan atau penggelapan. Persoalan yang semula berkaitan dengan kontrak kini menimbulkan risiko bagi pribadi direktur dan operasional perusahaan. Bila Anda menghadapi keadaan demikian, jangan terburu-buru menganggap laporan tersebut pasti benar. Namun, jangan pula mengabaikannya hanya karena hubungan bisnis sudah dituangkan dalam perjanjian.

Direktur Dilaporkan Polisi karena Sengketa Bisnis: Apa yang Harus Dilakukan? Read More »

Perusahaan Digugat Wanprestasi: Langkah Hukum yang Perlu Disiapkan Direksi

Bila Perusahaan Anda digugat, jangan terburu-buru mengakui seluruh tuntutan atau menganggap persoalan ini cukup diselesaikan dengan menyerahkan kontrak kepada bagian legal. Gugatan bernilai miliaran rupiah dapat memengaruhi arus kas, hubungan dengan kreditur, dan kelangsungan kerja sama perusahaan. Oleh karenanya, direksi perlu segera mengetahui apa yang dituntut, bagaimana posisi hukum perusahaan, dan bukti apa yang tersedia

Perusahaan Digugat Wanprestasi: Langkah Hukum yang Perlu Disiapkan Direksi Read More »

MA Tegaskan Tidak Ada Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agun No. 4 Tahun 2026 (SEMA 4/2026). Inti dari SEMA 4/2026 itu adalah penegasan bahwa tidak ada upaya hukum banding ataupun kasasi terhadap putusan bebas. MA mengeluarkan SEMA 4/2026 ini karena dari pengamatan MA tidak ada atau belum ada kesepahaman atau kesatuan hukum terkait persoalan ini. Sehingga untuk

MA Tegaskan Tidak Ada Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Read More »

Tanda-Tanda Perjanjian atau Kontrak Anda Berisiko Tinggi

Dalam Praktek, tak jarang masalah bisnis terjadi bukan karena niat buruk para pihak. Melainkan karena perjanjian yang disusun tidak memperhatikan aturan atau tidak mengantisipasi resiko-resiko hukum yang mungkin muncul di kemudian hari. Perjanjian yang baik haruslah bisa mengakomodir atau melindungi kepentingan para pihak. Bila perjanjian dibuat dengan tidak baik, maka akan beresiko menimbulkan masalah di

Tanda-Tanda Perjanjian atau Kontrak Anda Berisiko Tinggi Read More »

Direksi BUMN Menghadapi Pemeriksaan? Pahami Dulu Perubahan Aturan tentang Kerugian Negara

Peraturan perundang-undangan sekarang ini sudah berubah. Perubahan ini tidak hanya pada peraturan hukum pidana semata, melainkan juga peraturan di luar hukum pidana yang punyakaitan dengan hukum pidana. Adanya perubahan ini, otomatis mempengaruhi unsur-unsur pembuktian di dalam pasal-pasal pidana. Khususnya Pasal yang berkaitan dengan korupsi “unsur kerugian negara” Undang-Undang BUMN yang baru: Undang-Undang  No. 16 Tahun

Direksi BUMN Menghadapi Pemeriksaan? Pahami Dulu Perubahan Aturan tentang Kerugian Negara Read More »

APH Jangan Terburu-buru Memidanakan: Sanksi Administratif Harus Didahulukan

Banyak terjadi perdebatan. Mana yang musti didahulukan, Sanksi Administratif atau Pidana. Dalam praktek, kita sering lihat: Pejabat, Pengusaha, atau Pelaku Ssaha langsung disanksi pidana padahal ada sanksi Administratif yang wajib didahulukan. Sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Sanksi Administratif wajib didahulukan. Bila Sanksi Administratif sudah dikenakan dan dilaksanakan, maka pidana tidak boleh lagi Sanksi

APH Jangan Terburu-buru Memidanakan: Sanksi Administratif Harus Didahulukan Read More »

Kesalahan Fatal dalam Menyusun Perjanjian Kerja Sama

Dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan instrumen yang sangat penting. Sebab, dalam perjanjian-lah segala aturan main para pihak dituangkan. Mulai dari hak dan kewajiban, pembagian resiko, tanggung jawab, serta cara penyelesaian bila muncul perselisihan akibat bisnis yang tidak berjalan sesuai harapan. Dalam pengalaman saya, banyak masalah terjadi -padahal bisnisnya bernilai miliaran rupiah- bukan terjadi karena niat

Kesalahan Fatal dalam Menyusun Perjanjian Kerja Sama Read More »