PTDH adalah singkatan dari pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH adalah sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi dan hukum.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 7 Tahun 2022) bahwa PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu. Dengan kata lain, PTDH berarti dipecat atau diberhentikan dari anggota polri.

Adapun pelanggaran yang dikenakan sanksi PTDH menurut Pasal 21 ayat 3 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pelaggaran yang meliputi:

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;

d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa: 1) kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; 2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; 3) dan kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu;

i. dan dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Bila masih ada yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum segera hubungi kami di:

Telp/wa 0812 8426 0882;

Email: boristam@outlook.com atau;

Datang ke kantor kami di Dalimunthe&Tampubolon Lawyers (silahkan diklik)