Konsultan Hukum Professional – Boris Tampubolon SH
Selamat siang Bapak Boris Tampububolon, S.,H., Perusahaan kami ingin mengangkat seorang anggota direksi, kami ingin agar pengangkatan ini tidak jadi masalah di kemudian hari, khususnya terkait syarat-syarat pengangkatan anggota direksi tersebut. Pertanyaan saya, apakah ada syarat orang tidak boleh diangkat
Saya seorang Direktur Utama di sebuah perusahaan. Lalu diadakan RUPS yang intinya memecat saya dari posisi Dirut tanpa alasan dan tanpa saya diberikan hak jawab atau membela diri. Padahal saya sudah menyatakan untuk menggunakan hak jawab atau membela diri. Apakah
Selamat malam Pak Advokat Boris Tampubolon, saya ingin bertanya. Suami saya adalah pemegang saham di suatu perusahaan. Namun sekarang dia sudah meninggal. Pertanyaan saya apakah saham di perusahaan itu menjadi hilang karena ia meninggal atau kami sebagai ahli waris (anak
Direksi sebagai salah satu organ PT bertanggungjawab melakukan segala pengurusan dan mewakili PT baik di dalam maupun luar pengadilan. Mengingat tugas dan tanggunjawab direksi yang begitu besar maka tugas pengurusannya itu haruslah dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Selamat siang Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Professional Boris Tampubolon, saya ingin menanyakan apakah bisa saya mengetahui informasi atau keterangan dari bank (BUMN) tentang nasabah debitur dan objek jaminan yang diduga menggunakan aset saya sebagai jaminan di bank tanpa ada
Langkah hukum seperti apa yg dapat komisaris tempuh apabila ada indikasi penipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan yg dilakukan oleh direksi, dan apa hak komisaris/pemegang saham? Intisari: Langkah hukum yang bisa diambil oleh Pemegang Saham, ataupun Komisaris terhadap direksi adalah melaporkan ke kepolisian,
Generally, the Companies’ capital is governed under the article 31 until 36 Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law). The companies’ capital is divided into three, those are Authorized capital, Issued Capital and Paid-up Capital. I. Authorized
Secara umum, modal Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 36 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Modal PT terbagi menjadi 3, yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. I. Modal Dasar Modal dasar
Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pada prinsipnya selain tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) suatu perseroan juga harus tunduk pada anggaran dasar Perseroan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain anggaran
Umumnya, Ada enam langkah dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebagai berikut: 1. Perencanaan Pihak yang ingin mendirikan PT terlebih dulu harus duduk bersama dan bermusyawarah untuk menyepakati beberapa hal: Jenis usaha yang akan dijalankan (misalnya jenis usaha : produksi, distribusi, barang